nusakini.com--Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono resmi menjabat sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), setelah dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Makassar, Senin (9/4). Usai pelantikan pada para wartawan, Sumarsono mengungkapkan langkah-langkah yang akan dilakukan di Sulsel. 

Menurut Sumarsono, khusus untuk Sulsel, permasalahan bukan soal tambang misal nikel. Tapi terkait dengan pengelolaan APBD dan kaitannya dengan proses procurement atau pengadaan. 

" Ada indikasi yang harus saya pelajari, model packagingnya, harusnya kan lelang itu, pengadaan barang konsolidasi, tapi di Sulsel ini coba dilihat, ada enggak paket-paket yang sebenarnya bisa satu tapi dipecah-pecah untuk sekedar menghindari lelang, tapi supaya bisa penunjukkan langsung," katanya. 

• Mendagri Tito: Mentan Amran Sahabat Sejak Saya Kapolri
• Pemerintah Sosialisasikan Cara Bangun Infrastruktur di Daerah dengan KPBU dan Pinjaman Daerah
• Pemda Harus Tetapkan Status Bencana, Baru Bisa Mencairkan Mata Anggara Belanja Tak Terduga Pada APBD
• Mentan SYL Silaturrahmi ke Menpan RB Tjahjo Kumolo
• APBD Untuk Kepentingan Pemenuhan Kewajiban Dasar Pemerintah di Daerah

Tapi kata dia, bukan berarti saat ini sudah ada penunjukan langsung. Namun memang ia disuruh mencermati APBD Sulsel. Selain masalah itu, Sumarsono juga mengungkapkan pada 17 April nanti, seluruh pasangan calon yang bertarung di Pilkada di Sulsel, baik yang ikut pemilihan gubernur, bupati dan walikota, akan dikumpulkan. 

" Ada 48 pasangan. Mau dibriefing mengenai aktivitas anti korupsi. Jadi anti korupsi, terus kemudian kemungkinan-kemungkinan yang terjadi mengenai lelang, mengenai area rawan korupsi intinya," katanya. 

Yang memberi briefing lanjut Sumarsono, adalah pimpinan KPK. Nanti pimpinan KPK yang akan berdiskusi dengan seluruh pasangan calon. 

" Ujungnya mari kita ciptakan Pilkada serentak yang bersih, jangan model money politik dan seterusnya," katanya. (p/ab)